RADIKALISME tidak bisa DILAWAN hanya dengan menggunakan PERATURAN

posted in: #Cultural, #Social | 0

Ada kegelisahan dalam diri saya ketika ketika menerima undangan dari mas Aji Prasetyo tentang diskusi terbuka tanggal 8 Juni 2018 bertempat di Kedai Tjangkir13, kota Malang. Narasi undangan tersebut sbb:

“Pernah terjadi di sebuah sekolah umum negeri, ketua OSIS terpilih digugat hanya karena dia non-muslim; Pernah terjadi juga, seorang siswi yang lolos seleksi di sebuah SMP negeri diminta pindah ke SMPN lain karena dia adalah non muslim. Dia boleh tetap sekolah di situ asalkan bersedia mengenakan jilbab. Karena jilbab adalah seragam wajib bagi siswi di sekolah itu.”

Hal tersebut tentu saja membuat saya merenung dan muncul pertanyaan “sampai seperti itukah?” Tanpa saya lanjutkan kemana pikiran saya akan menuju. Terus terang menjadi takut untuk membayangkan situasinya.

“Radikalisme, bullying, diskriminasi, …”, semua itu bentuk tindak kekerasan berbentuk perlawanan, perampasan dan pembedaan! akarnya cuma satu “ketidakpuasan pada kenyataan karena merasa diri paling benar!”.

Kekerasan tersebut merupakan tekanan, perampasan dan pemaksaan kepada diri sendiri dan pihak lain. Dan ironisnya, terjadi di dunia sekolah yang pengelolaannya diurusi negara. Sekolah umum milik negara seharusnya bisa menaungi segala perbedaan latarbelakang SARA dari seluruh warga sekolahnya. Karena jika tidak, sekolah tersebut telah mengkhianati konstitusi negara.

Upaya penyelenggara diskusi terbukan yang menghadirkan Joko Sarjono, seorang profesor UM ini bertujuan untuk menghimpun pendapat masyarakat, yang selanjutnya menjadi bahan masukan sekaligus laporan kepada Dinas Pendidikan dan DPRD kota Malang. Rencana ini patut diapresiasi dan didukung dengan konkret.

Disamping upaya tersebut, hal terpenting yang perlu kita semua sadari adalah bahwa semua kelompok/organisasi ataupun lembaga memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan pada kelompok yang lain jika iklim toleransi tidak dijaga. Hal penting yang dimaksud adalah nilai kebersamaan, kerja sama dan kerja bersama sama antar kelompok itu sendiri.

Kebersamaan, kerja sama dan kerja bersama inilah yang mulai luntur dan tradisi masyarakat. Ketidakmampuan menemukan dan merasakan (berempati) kepada pihak yang lain memunculkan kekerasan. Maka untuk melawan bentuk bentuk kekerasan yang sdh menjangkiti dunia pendidikan menengah perlu digalakkan secara terstruktur, sistemik dan masif tentang kesadaran hidup bersama. Kita pernah punya PB7 atau penataran P4 yang dijadikan landasan membangun kebersamaan, kerja sama dan kerja bersama.

Hanya dengan pendekatan yang terstruktur, sistemik dan masif inilah gerakan radikalisme pendidikan menengah bisa perlahan diantisipasi dan dieliminir. Karena tidak mungkin siswa yang terpapar radikalisme tersebut diperlakukan secara yang bertentangan dengan proses mereka belajar. Pelajar yang terpapar radikalisme bukan untuk dimusuhi, kita melawan ideologinya dan mereka yang mengajarkan mereka menjadi begitu.

Dan itu semua adalah tanggung jawab kita, seluruh komponen komunitas persekolah secara khusus, masyarakat secara umum untuk ikut memperhatikan dinamika pelaksanaannya. Pemerintah membuat peraturan, sekolah menerapkan dan masyarakat (diwakili komite sekolah) memantau pelaksanaan program tersebut. Inilah bentuk kebersamaan, kerja sama dan kerja bersama sebagai bentuk solidaritas pendidikan sekolah menengah. Tanpa tiga hal tersebut, peraturan hanya akan menjadi peraturan. Guru dan pelajar tetap saja melakukan kekerasan, masyarakat yang prihatin hanya bisa mengeluh.

Marilah kita tidak memuaskan dahaga kita untuk kebebasan dengan meminum cawan kepahitan dan kebencian.

Malang, 07 Juni 2018
Hormat saya,

Surya Tjandra,
CALEG PSI DPR RI
Dapil MALANG RAYA

Leave a Reply